Banda Aceh, Dailymail Indonesia
Realisasi pendapatan negara di Aceh hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp 3,88 triliun atau 55,92 persen dari target tahun berjalan. Sementara realisasi belanja negara di wilayah ini mencapai Rp 32,74 triliun.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Agung Saptono Hadi, mengatakan penerimaan pajak di Aceh mencapai Rp 2,51 triliun atau 42,56 persen.
Penerimaan dari Bea dan Cukai sebesar Rp 403,35 miliar atau 140,54 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 962,45 miliar atau 129,06 persen.
“Peningkatan penerimaan PNBP dan Bea Cukai menjadi indikator positif, sementara sektor pajak masih perlu dioptimalkan,” kata Agung dalam kegiatan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Banda Aceh, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dari sisi belanja negara, kata dia, total realisasi mencapai Rp 32,74 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp 9,65 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah Rp 23,09 triliun.
Agung menjelaskan, belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi tahunan sebesar 25,60 persen, meskipun tingkat realisasi hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 65,43 persen.
“Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran, sementara realisasi belanja barang dan modal masih relatif rendah, masing-masing sebesar 54,64 persen dan 35,14 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah juga turun 5,83 persen secara tahunan, terutama akibat penurunan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Adapun realisasi belanja APBD konsolidasi hingga akhir September 2025 tercatat Rp 22,32 triliun atau 54,54 persen, sementara pendapatan APBD Provinsi Aceh mencapai Rp 24,70 triliun atau 61,70 persen.
“Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat,” kata Agung.
