Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), memberikan pesan tegas kepada para kepala daerah di Aceh agar tidak terjebak dalam rutinitas kegiatan seremonial yang minim dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kepala daerah harus lebih fokus pada upaya strategis dalam menjemput program pembangunan berskala besar dari pemerintah pusat dan provinsi.
Pernyataan tersebut disampaikan HRD saat membuka kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Meuligoe Residen Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Sabtu (1/11/2025).
“Banyak kepala daerah sibuk menghadiri acara simbolis seperti potong pita penyerahan rumah dhuafa yang dibangun dengan dana desa, tapi lupa menjemput peluang besar dari pusat. Agenda sosial seperti itu memang baik, tapi jangan sampai itu jadi fokus utama. Kepala daerah harus berpikir lebih luas, lebih strategis, dan berani menjemput program pembangunan dari APBN maupun APBA,” tegas mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
HRD menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dalam situasi tersebut, katanya, dibutuhkan sosok kepala daerah yang progresif, kreatif, dan mampu membangun jejaring lintas kementerian serta instansi provinsi.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk diam. Justru ini tantangan bagi kepala daerah untuk berinovasi dan menjalin komunikasi efektif dengan pemerintah pusat. Banyak peluang dana infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang bisa masuk ke daerah jika kepala daerahnya mau bekerja keras,” ujar HRD.
Ia mencontohkan beberapa kabupaten di Aceh yang berhasil mendapatkan dukungan besar dari APBN karena kepala daerahnya aktif melobi dan menyiapkan dokumen perencanaan dengan matang.
“Kalau Bupati Bireuen mau bergerak, siapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan komunikasi langsung ke kementerian teknis. Jangan menunggu, tapi jemput peluang itu. Program tidak akan datang sendiri tanpa upaya konkret,” tegasnya lagi.
Selain itu, HRD juga mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, maupun kemitraan dengan sektor swasta yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurut HRD, pola pikir “jemput bola” menjadi kunci bagi kepala daerah di Aceh untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jangan hanya menunggu bantuan. Pemimpin daerah harus mampu mencari solusi, berinovasi, dan membangun hubungan yang produktif dengan pemerintah pusat agar program nasional bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” pungkasnya.(**)
