Sabang – Pemerintah Kota Sabang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Kota Sabang Tahun 2025–2029, sebagai langkah strategis merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan. Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Yunus, di Aula Bappeda Sabang, Kamis (30/10/2025).
Musrenbang RPJM menjadi wadah penyelarasan visi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta aspirasi masyarakat. Wakil Wali Kota Suradji Yunus menekankan bahwa kegiatan ini penting untuk menjaring aspirasi masyarakat, melakukan klarifikasi, serta mencapai kesepakatan terhadap rancangan RPJM Kota Sabang.
> “Melalui Musrenbang RPJM ini, kita melakukan penajaman sasaran pembangunan jangka menengah Kota Sabang agar selaras dengan pembangunan nasional dan Aceh. Sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan kota lima tahun ke depan,” ujar Suradji Yunus.
Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah, sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat Sabang.
Wakil Wali Kota menegaskan lima fokus utama dalam penyusunan RPJM:
1. Menjabarkan visi dan misi perangkat daerah secara konkret untuk mengatasi persoalan utama daerah.
2. Memastikan setiap program berorientasi pada manfaat masyarakat melalui paradigma money follow programme.
3. Rasionalisasi program yang kurang berdampak.
4. Penerapan perencanaan berbasis e-planning atau SIPD.
5. Penyusunan RPJM yang mampu menjawab isu strategis di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi, Suradji optimis seluruh tahapan penyusunan hingga penetapan RPJM Kota Sabang 2025–2029 akan terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan anggota DPRK Sabang, perwakilan BAPPEDA Aceh, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah dan camat se-Kota Sabang, kepala instansi vertikal, Chief of Social Policy UNICEF Indonesia Hasnani Rangkuti, serta perwakilan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
