Banda Aceh – Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, mendesak PT PLN (Persero) untuk bertanggung jawab atas pemadaman listrik berkepanjangan atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak Senin (29/9/2025). Ia menilai PLN tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait gangguan tersebut.
“Kondisi pemadaman sudah lebih dari 12 jam di sejumlah wilayah. Namun, PLN tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat,” kata Zulfadhli dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, pemadaman listrik kali ini telah menimbulkan dampak besar. Aktivitas perkantoran lumpuh, sektor UMKM merugi, hingga layanan kesehatan di rumah sakit ikut terganggu. Tak hanya itu, banyak masyarakat juga melaporkan kerusakan pada peralatan elektronik akibat listrik yang tidak stabil.
“Kondisi ini harus menjadi tanggung jawab PLN. Jangan hanya meminta maaf tanpa solusi. PLN harus segera mencari jalan keluar,” tegasnya.
Zulfadhli menekankan, PLN wajib memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait penyebab gangguan, menyusun jadwal pemeliharaan terencana, serta menyosialisasikannya dengan baik kepada masyarakat. Ia juga menuntut agar PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan bila kerugian masyarakat terbukti akibat kelalaian perusahaan.
Lebih lanjut, DPR Aceh berencana memanggil manajemen PLN Wilayah Aceh untuk meminta penjelasan resmi terkait blackout yang berulang kali terjadi.
“Pemadaman ini bukan yang pertama, dan seolah PLN tidak punya rencana cadangan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Zulfadhli.(**)
