Jakarta – Perum Bulog akan mendapat tambahan modal segar senilai Rp22,7 triliun pada 2026. Dana tersebut dikucurkan pemerintah melalui skema investasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus melindungi petani dan menjaga daya beli masyarakat.
Informasi ini tercantum dalam publikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Minggu (24/8/2025). PCO menyebutkan, total anggaran ketahanan pangan yang disiapkan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp164,4 triliun.
Bulog Jadi Operator Investasi Pemerintah
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Bulog ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Artinya, Bulog akan menerima pendanaan investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).
Skema ini berbeda dengan subsidi, karena bersifat non permanen, fleksibel, serta menggunakan mekanisme revolving fund berbiaya rendah. Dengan dukungan ini, Bulog ditargetkan bisa menyerap 3 juta ton setara beras dari produksi petani dalam negeri.
“Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tulis dokumen RAPBN 2026.
Anggaran Ketahanan Pangan Rp164,4 Triliun
Selain kucuran modal untuk Bulog, pemerintah juga mengalokasikan dana ketahanan pangan lain dalam RAPBN 2026, di antaranya:
Rp53,3 triliun untuk pembangunan lumbung pangan dan penguatan cadangan pangan,
Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton.
Dengan alokasi besar ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta melindungi petani di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.(**)
