BANDA ACEH – Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029.
Penyampaian pandangan itu berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat (17/7/2025), yang dipimpin Ketua DPRK Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab SPd dan Wakil Ketua II Dr Musriadi Aswad SPd MPd. Turut hadir Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah Mukhlis.
Raqan RPJM disusun untuk menerjemahkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal–Afdhal Khalilullah, dalam membangun kota lima tahun ke depan. Enam fraksi menekankan agar RPJM ini benar-benar mengakomodir persoalan-persoalan krusial yang dihadapi warga kota.
PKS: Anggaran Realistis dan Berkeadilan
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Tuanku Muhammad, menegaskan anggaran pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus realistis, sesuai prioritas, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerataan pembangunan menjadi keharusan, selaras dengan RPJMN, RPJM Provinsi Aceh, dan dokumen perencanaan lainnya.
PAN: Pariwisata dan Penanganan HIV/AIDS
Fraksi PAN yang dibacakan Zidan Al Hafidh menyoroti lemahnya promosi wisata karena belum ada event tahunan berskala besar yang menjadi ciri khas kota. Ia menilai keunikan dan daya tarik Banda Aceh sebagai destinasi wisata belum terbentuk, sementara pengelolaan objek wisata masih kurang sehingga berpotensi rusak.
PAN juga menyoroti lonjakan kasus HIV di Banda Aceh, dari 3 kasus pada 2020 menjadi 130 kasus pada 2024. “Perlu grand design dan road map pencegahan yang intensif untuk menekan infeksi baru HIV dan mencegah berkembang menjadi AIDS,” tegas Zidan.
Demokrat: Integrasikan Hasil Musrenbang Gampong
Fraksi Demokrat melalui Tgk Januar Hasan mengusulkan agar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) gampong diintegrasikan secara konsisten ke dalam RPJM. Menurutnya, hal ini akan memperkuat konektivitas antara pembangunan skala mikro di gampong dan pembangunan makro kota.
NasDem: Kolaborasi Nyata, Bukan Retorika
Fraksi NasDem melalui T Iqbal Johan mengingatkan bahwa kolaborasi sejati hanya akan terwujud jika pemerintah membuka ruang kemitraan nyata dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, termasuk pelibatan publik dalam pengambilan keputusan.
Gerindra: Inventarisasi Masalah Kota
Fraksi Gerindra lewat Mehran Gara berharap RPJM menginventarisir seluruh persoalan kota, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, sampah, air bersih, parkir, syariat Islam, pendidikan, kesehatan, pengelolaan aset, optimalisasi PAD, hingga infrastruktur.
“RPJM harus menjadi acuan seluruh OPD untuk menyusun rencana kerja yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Golkar–PKB–PPP: Pembangunan Merata dan Berkelanjutan
Fraksi gabungan Golkar–PKB–PPP yang dibacakan Muhammad Iqbal menekankan pembangunan infrastruktur kota yang merata, energi ramah lingkungan, transportasi terintegrasi, pengembangan pusat ekonomi di seluruh kecamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Iqbal juga menyoroti pelestarian produktivitas perikanan, penyediaan air bersih, perumahan layak huni, sanitasi, serta infrastruktur pengendalian banjir.
Dengan masukan dari enam fraksi ini, DPRK Banda Aceh berharap Raqan RPJM 2025–2029 menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kota.(**)
