BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Hj. Devi Yunita, ST, menyatakan keprihatinannya atas padamnya lampu penerangan di Jembatan Lamnyong, yang diduga akibat pencurian kabel.
“Kita mendapat laporan dari masyarakat. Tim saya sudah mengecek langsung ke lapangan, dan ternyata benar—kabel di dalam tiang lampu hilang. Diperkirakan sekitar 700 meter kabel di atas jembatan itu telah dicuri,” ungkap Devi Yunita, Sabtu (5/7/2025) di Banda Aceh.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pencurian fasilitas umum seperti ini sangat merugikan masyarakat. Lampu penerangan jalan sangat penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari, serta untuk mencegah tindak kriminal seperti perampokan.
Ia juga menyoroti kondisi fisik jembatan Lamnyong yang kini semakin memprihatinkan. “Di beberapa titik sambungan jembatan juga ditemukan lubang, yang tentunya sangat membahayakan pengendara,” katanya.
Devi meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah perbaikan, baik terhadap lampu penerangan maupun kerusakan fisik jembatan, agar tidak menimbulkan korban.
Jembatan Lamnyong sendiri merupakan jalur vital yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan Darussalam, yang dikenal sebagai kawasan pendidikan. Ribuan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry, serta kampus lainnya melintasi jalur ini setiap hari.
Selain soal jembatan, Devi Yunita yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRK Banda Aceh, turut menyinggung persoalan sosial lain yang kian mencuat, yakni maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di ibu kota provinsi Aceh tersebut.
“Kami meminta Pemerintah Kota untuk menertibkan gepeng secara tegas. Penanganan harus lebih serius agar mereka tidak terus bermunculan,” tegasnya.
Devi menduga, keberadaan para gepeng ini bukanlah tanpa koordinasi. “Kami percaya ada pihak yang mengatur mereka. Satpol PP selama ini memang aktif melakukan penertiban, tetapi mereka selalu kembali. Maka dari itu, perlu upaya yang lebih tegas dan menyeluruh,” pungkasnya.
Menurutnya, wajah Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus dijaga agar tetap bersih, aman, dan tertib.(**)
