Sabang – Pemerintahan baru Kota Sabang di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulkifli H. Adam dan Wakil Wali Kota Drs. Suradji Yunus resmi memulai langkah strategis mereka dalam 100 hari pertama masa jabatan. Program awal yang mereka gagas bertumpu pada tiga pilar utama: peningkatan pelayanan publik, inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi, serta penataan birokrasi internal pemerintahan.
Langkah ini menandai komitmen pasangan pemimpin baru untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, bersih, dan efektif. Dalam sejumlah pernyataan resmi dan agenda lapangan yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir, terlihat jelas bahwa Wali Kota Zulkifli tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di ujung barat Indonesia itu.
Pelayanan Publik Jadi Prioritas Utama
Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Zulkifli menyebut bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah fondasi dari keberhasilan pemerintahan. Sejak hari pertama bertugas, ia telah menginstruksikan seluruh dinas dan badan pelayanan untuk membuka ruang pengaduan masyarakat yang transparan serta mempercepat proses birokrasi yang selama ini dianggap lamban.
“Saya tidak ingin mendengar ada warga Sabang yang dipersulit saat mengurus izin atau administrasi dasar lainnya. Pelayanan harus cepat, tepat, dan bebas pungli,” tegas Wali Kota Zulkifli saat memimpin apel gabungan ASN pekan lalu.
Langkah konkret yang sudah dilakukan termasuk inspeksi mendadak ke kantor pelayanan terpadu dan dinas kependudukan untuk melihat langsung bagaimana sistem antrian, waktu tunggu, dan respon petugas terhadap masyarakat. Hasil dari sidak ini, menurut Wali Kota, akan menjadi bahan evaluasi untuk perombakan sistem kerja, bahkan rotasi jabatan jika diperlukan.
Sidak dan Monitoring: Membangun Disiplin Aparatur
Gebrakan lainnya adalah sidak ke sejumlah kantor pemerintah daerah, termasuk ke kelurahan dan kantor camat. Dalam salah satu sidak, Wali Kota mendapati beberapa ASN yang terlambat masuk kantor dan tidak bisa menunjukkan alasan logis. Ia secara terbuka menegur dan meminta laporan dari kepala dinas terkait.
“Kita harus menjadi teladan. Tidak bisa kita bicara pelayanan prima kepada masyarakat kalau aparatur sendiri malas dan tak disiplin,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan sidak ke Kantor Camat Sukajaya.
Tidak hanya itu, Zulkifli juga menggandeng Inspektorat dan BKPSDM untuk merancang sistem absensi berbasis digital yang lebih akurat dan anti-manipulasi. Sistem ini dirancang untuk menilai kinerja ASN secara objektif serta menjadi dasar pemberian reward dan punishment.
Penataan Pemerintahan: Rotasi, Evaluasi, dan Reformasi Birokrasi
Dalam waktu dekat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijadwalkan mengumumkan struktur baru birokrasi Pemerintah Kota Sabang. Penataan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat eselon dan kepala dinas. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perombakan besar-besaran jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas pejabat dengan tugas yang diemban.
“Birokrasi yang gemuk dan tidak produktif akan kita rampingkan. Kita butuh orang-orang yang bukan hanya punya jabatan, tapi juga kemampuan dan semangat melayani,” tegas Wakil Wali Kota Drs. Suradji Yunus dalam forum rapat koordinasi internal pekan lalu.
Sebagai bagian dari program penataan, Pemerintah Kota Sabang juga berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan manajerial, serta pemberian tugas belajar bagi ASN berprestasi.
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi
Uniknya, program 100 hari kerja ini juga membuka ruang partisipasi publik secara luas. Pemerintah Kota Sabang telah meluncurkan kanal aduan masyarakat berbasis aplikasi mobile dan media sosial. Warga bisa langsung menyampaikan keluhan atau saran mereka, yang akan ditindaklanjuti oleh tim cepat tanggap di setiap SKPK.
“Sabang ini kota kecil, tapi semangat demokrasi dan pelayanan tidak boleh kecil. Kami ingin warga merasa punya andil dalam pembangunan dan tahu ke mana pajak mereka digunakan,” ungkap Zulkifli.
Salah satu program unggulan dalam 100 hari pertama adalah publikasi laporan mingguan kinerja pemko yang akan diunggah secara transparan di situs resmi dan kanal sosial pemerintah. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan mendorong budaya kerja terbuka.
Penutup: Menanti Wujud Kota Sabang Baru
Dengan berbagai gebrakan tersebut, masyarakat kini menaruh harapan besar pada pasangan Zulkifli–Suradji untuk membawa perubahan nyata di Sabang. Meski 100 hari adalah waktu yang singkat, namun gebrakan awal yang ditunjukkan dinilai cukup progresif dan menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis sipil juga menyambut positif langkah cepat ini. Mereka berharap program yang baik ini bukan hanya gimik awal, tetapi terus berlanjut secara konsisten dalam lima tahun ke depan.
“Gebrakan ini harus berujung pada tata kelola yang sistematis, bukan hanya bersih-bersih sesaat. Kita dukung, tapi kita juga akan kawal,” ujar Muhammad Fauzan, aktivis pemuda Sabang.
Pemerintahan Wali Kota Zulkifli dan Wakil Wali Kota Suradji kini telah memulai lembaran baru. Masyarakat Sabang pun berharap, dari pulau kecil di ujung barat Indonesia ini, lahir contoh baik sebuah pemerintahan daerah yang bersih, melayani, dan berpihak pada rakyat.(**)
