Banda Aceh – Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Aceh terkait alih status kepemilikan empat pulau Aceh ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Mereka mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah administrasi Aceh.
Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung Utama DPRA, Senin (26/5/2025). Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh.
Martini, Anggota DPRA dari Fraksi NasDem, menyatakan Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab atas hilangnya empat pulau yang secara historis dan geografis merupakan bagian dari Aceh.
“Pemerintah Aceh harus mengambil sikap tegas dan merebut kembali empat pulau yang telah dialihkan ke Sumatera Utara. Jangan sampai wilayah kita diklaim seenaknya oleh pihak lain,” tegas Martini dari podium sidang.
Empat pulau tersebut — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek — dialihkan ke Sumut berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Martini meminta pemerintah tidak lagi mengabaikan persoalan batas wilayah dan mengingatkan agar tidak ada lagi aset daerah yang berpindah tangan.
“Mohon pulau-pulau Aceh tersebut jangan diklaim menjadi milik orang lain. Ini menyangkut kedaulatan wilayah dan martabat Aceh,” tambahnya, sambil menatap pimpinan rapat Ali Basrah dan Wakil Gubernur Aceh.
Senada dengan Martini, anggota DPRA lainnya dari Fraksi NasDem, Zamzami, turut menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil Aceh.
“Tidak hanya empat pulau itu, masih banyak pulau kecil lain yang nyaris luput dari pembangunan. Contohnya di Pulau Banyak Barat, ada jembatan dibangun, tapi tidak ada jalan penghubung antarpulau. Ini kan ironis,” ujar Zamzami.
Ia juga menyinggung ancaman abrasi di sejumlah pulau yang berpotensi menghilangkan daratan jika tidak segera ditangani.
“Pulau-pulau ini sangat rentan, beberapa sudah mengalami abrasi hebat. Tanpa intervensi serius, bukan tidak mungkin pulau-pulau ini ikut ditarik ke Sumut,” pungkasnya.
Kritik keras dari Fraksi NasDem ini menambah tekanan terhadap Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah konkret dalam mempertahankan wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan kepulauan. (*)
