REDELONG–Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, menegaskan akan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Bupati Armia. Meskipun anggaran pembelian kendaraan tersebut telah dialokasikan dalam APBK Murni Bener Meriah 2025, ia berkomitmen untuk lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat.
“Masih ada kebutuhan rakyat yang lebih penting, dan itu kita dahulukan,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Ahad (23/3/2025).
Tagore juga menyatakan bahwa kendaraan dinas yang ada saat ini masih bisa digunakan meskipun mengalami sedikit kerusakan. “Itu masih bisa diperbaiki. Untuk saat ini, saya pakai dulu mobil Sekda sembari menunggu Sekda definitif,” tambahnya.
Keputusan ini diambil merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD, yang mendorong penghematan anggaran daerah. “Presiden terus mendorong penghematan anggaran, sementara kita di daerah masih menghadapi banyak persoalan yang harus segera ditangani. Kami sepakat, selama menjabat tidak akan membeli mobil dinas baru,” tegasnya.
Langkah Tagore ini tidak berdiri sendiri. Sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia juga mengambil kebijakan serupa, antara lain:
1. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti
Ia menolak pengadaan mobil dinas baru senilai Rp1,5 miliar dan memilih mengalokasikan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan rusak serta renovasi Alun-Alun Wonosari.
2. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo
Hasto menolak pembelian mobil dinas baru senilai Rp3 miliar dan mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk pengadaan gerobak sampah guna mengatasi permasalahan sampah di kota Yogyakarta.
3. Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi
Dedi memilih untuk tidak membeli mobil dinas baru dan meminta agar anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan atau rumah bagi rakyat miskin.
4. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin
Ia menolak pengadaan mobil dinas baru dan memilih menggunakan kendaraan yang sudah ada, mengalihkan anggaran untuk keperluan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.
5. Beberapa kepala daerah di Jawa Barat
Selain Dedi Mulyadi, beberapa kepala daerah lain seperti Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Bupati Subang, dan Bupati Purwakarta juga menolak pengadaan mobil dinas baru dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau yang sudah tersedia.
Keputusan Bupati Bener Meriah ini diharapkan menjadi contoh bagi pejabat lain di Aceh dan Indonesia pada umumnya. “Efisiensi anggaran ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi,” pungkas Tagore. (MA/MU)
