SIGLI – Hingga Maret 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau DPMG Pidie mencatat empat gampong telah mengajukan pencairan dana desa atau DD.
Sehingga, kini tersisa 726 gampong di Pidie, yang belum mengajukan pencairan DD tahap satu.
Untuk diketahui, tahun 2025 Kabupaten Pidie mendapatkan DD dari APBN atau Pemerintah Pusat mencapai Rp 502.708.798.000, untuk 730 gampong di Pidie.
Artinya DD tahun 2025 jatah Kabupaten Pidie berkurang, dibandingkan alokasi 2024 sebesar Rp 521.604.102.000.
“Saat ini, empat gampong yang telah lengkap dokumen telah mengajukan DD tahap satu,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau DPMG Pidie, Wahidin, kepada media ini, Sabtu (15/3/2025).
Ia menyebutkan, keempat gampong yang telah mengajukan DD adalah Gampong Pasi Ie Leibe, Keude Ie Leibe dan Krueng Dhoe, Kecamatan Kembang Tanjong.
Selanjutnya, Gampong Mesjid Bungie, Kecamatan Simpang Tiga.
Menurutnya, gampong yang mengajukan pencairan DD tahap satu bisa bertambah.
Pengajuan pencairan DD dilakukan ke Bagian Keuangan Setdakab Pidie.
Kata Wahidin, berkas pencairan DD milik gampong masing-masing di kecamatan, guna dilakukan evaluasi.
Sebab, untuk RAPBG disusun kecamatan.
“Petugas BPMG juga bisa melakukan pendampingan terhadap penyusunan RAPBG. Kita meminta gampong untuk mempercepat pengajuan pencairan dana desa tahap satu,” jelasnya.
Sebelumnya, DD tahun 2025 belum bisa dicairkan untuk tahap satu.
Macetnya pencairan APBG 2025, dikeluhkan aparatur gampong akibat belum terbitnya Perbup terhadap pengelolaan APBG tahun 2025.
Perbup pengelolaan APBG mengatur secara spesifik tentang penggunaan APBG, terutama terhadap penggunaan DD 20 persen untuk tahanan pangan.
Sebab, saat ini aturan Kemendes Nomor 3 tahun 2025 tentang Pengguanaan 20 persen dana untuk tahanan pangan dialokasikan untuk BUMDes.
Aturan Kemendes turun setelah Pemendes Nomor 2 tahun 2024 tentang Fokus Penggunaan DD Tahun 2025 turun. (*)
