Banda Aceh – Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) asal Juli, Kabupaten Bireuen, Hasnawi Ilyas atau akrab disapa Awi Juli turut menolak sikap Pusat yang memotong DOK (Dana Otonomi Khusus) dengan dalih penghematan. Hal tersebut disampaikan melalui rilis pers, Kamis, 6 Februari 2025.
‘Kebijakan memangkas DOK Aceh itu bentuk pengkhianatan Pusat kepada Aceh,” ujarnya.
Aksi memprotes rencana pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pusat terus berlangsung di Aceh dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan tokoh adat.
Menurut Awi Juli Pemotongan dana Otsus akan berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Dana Otsus selama ini menjadi tulang punggung bagi pembangunan di Aceh, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,’. sebutnya.
Atas dasar itu, banyak pihak menolak keras pemotongan Dana Otsus karena Aceh masih sangat membutuhkan dana tersebut untuk membangun daerah yang pernah dilanda konflik dan bencana besar.
“Jangan permainkan Aceh. Pusat telah berkali kali mengecewakan dan menipu Aceh, apa harus ada aksi referendum dan konflik lagi supaya Pusat baik-baik dengan Aceh?,” sindir Awi.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat sebelumnya mengumumkan akan mengurangi besaran dana Otsus Aceh secara bertahap, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, dana Otsus yang awalnya 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional akan dikurangi menjadi 1% mulai tahun ini.
Pj Gubernur Aceh, Safrizal dalam pernyataan resminya, mengatakan pihaknya akan berusaha bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat agar pemotongan tersebut tidak menghambat pembangunan.
Janji Safrizal itu keluar dari mulutnya setelah aksi protes mahasiswa yang berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Demonstran mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak didengar oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Pemerintah Pusat menyatakan pemotongan dana Otsus sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, mereka berjanji akan mencari skema lain untuk tetap mendukung pembangunan di Aceh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons lebih lanjut dari pihak berwenang terkait tuntutan demonstran. (*)
