BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, kembali menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan seperti biasa dan tidak dihentikan. Penegasan itu disampaikan Mualem usai menghadiri silaturahmi bersama para ulama Aceh di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (9/5/2026).
Di tengah berbagai isu dan kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan program kesehatan gratis tersebut, Mualem memastikan Pemerintah Aceh hanya melakukan evaluasi dan penertiban administrasi agar pelaksanaan JKA lebih tepat sasaran serta tidak membebani kondisi keuangan daerah.
“JKA itu macam biasa, cuma kita evaluasi sebentar. Bahwasanya kita tertibkan karena duit kita sudah kurang,” ujar Mualem kepada awak media.
Pernyataan itu sekaligus menjawab keresahan masyarakat Aceh yang beberapa waktu terakhir mempertanyakan pelayanan JKA di sejumlah fasilitas kesehatan. Menurut Mualem, program yang selama ini menjadi salah satu andalan pelayanan kesehatan masyarakat Aceh tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah.
Namun demikian, Pemerintah Aceh menilai perlu dilakukan pembenahan, terutama terkait validitas data penerima manfaat JKA. Selama ini, ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan peserta yang dinilai belum sepenuhnya akurat dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.
Mualem menjelaskan, evaluasi dilakukan agar bantuan kesehatan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pemerintah Aceh tidak ingin anggaran daerah yang terbatas justru terserap pada data yang tidak valid atau penerima yang sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat.
Menurutnya, kondisi keuangan Aceh saat ini harus dikelola secara hati-hati. Karena itu, setiap program pemerintah, termasuk sektor kesehatan, harus dijalankan secara efisien dan tepat sasaran tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kita ingin data masyarakat yang menerima JKA benar-benar jelas. Jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran, sementara anggaran kita terbatas,” ungkapnya.
Program JKA sendiri selama ini menjadi salah satu kebijakan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh, terutama warga kurang mampu. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah.
Keberadaan JKA juga selama ini dianggap sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan. Karena itu, kabar mengenai evaluasi program sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Meski demikian, Mualem meminta masyarakat tidak perlu panik. Ia memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan pemerintah tidak memiliki niat menghentikan program tersebut. Evaluasi yang dilakukan semata-mata bertujuan memperbaiki sistem agar lebih tertib dan berkelanjutan.
Selain pembenahan data, Pemerintah Aceh juga disebut akan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program JKA ke depan lebih efektif. Langkah itu penting agar anggaran kesehatan yang tersedia benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai evaluasi program JKA memang perlu dilakukan secara berkala. Selain untuk memastikan ketepatan sasaran, pembaruan data juga dianggap penting guna menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Dengan penegasan dari Gubernur Aceh tersebut, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak termakan isu simpang siur terkait penghentian JKA. Pemerintah Aceh memastikan program kesehatan tersebut tetap berjalan sambil dilakukan penataan agar lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.(**)
