Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, MPd, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam menyikapi tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi di Aceh.
Dorongan tersebut disampaikan Musriadi menyusul rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh per November 2025, yang mencatat bahwa lulusan pendidikan tinggi—mulai dari Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3)—menjadi kelompok dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Aceh, yakni mencapai 8,68 persen. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya.
Menurut Musriadi, data tersebut merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai kondisi ini mencerminkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan di Aceh.
“Data BPS ini menjadi alarm bagi kita semua. Pemerintah Aceh bersama perguruan tinggi harus segera duduk bersama untuk mencari solusi agar lulusan sarjana tidak terus mendominasi angka pengangguran,” ujar Musriadi saat ditemui di DPRK Banda Aceh, Jumat (6/2/2026) pagi.
Ia menegaskan, tingginya angka pengangguran sarjana menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di Aceh. Oleh karena itu, Musriadi mendorong penguatan konsep link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga harus mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah.
“Jangan hanya fokus mencetak ijazah, tapi juga mencetak kompetensi. Kampus harus menyiapkan mahasiswa agar benar-benar siap pakai ketika lulus,” tegasnya.
Musriadi menyebutkan sejumlah sektor strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, di antaranya ekonomi kreatif, pertanian modern, perikanan, pariwisata, serta ekonomi digital. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja terdidik apabila dikelola secara optimal.
Selain pembenahan kurikulum, ia juga mendorong perluasan program magang, kerja praktik, dan pelatihan keterampilan bagi mahasiswa tingkat akhir maupun lulusan baru. Menurutnya, pengalaman kerja sejak di bangku kuliah menjadi modal penting agar lulusan lebih mudah bersaing dan terserap di pasar kerja.
Tak hanya itu, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh tersebut juga meminta Pemerintah Aceh untuk lebih aktif menghadirkan kebijakan yang mendorong sektor swasta dan pelaku usaha lokal membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendorong dunia usaha menyerap tenaga kerja, termasuk lulusan sarjana. Ini bisa dilakukan melalui insentif, kemitraan strategis, maupun program penempatan kerja,” katanya.
Di sisi lain, Musriadi juga menekankan pentingnya penguatan kewirausahaan di lingkungan kampus. Ia menilai lulusan perguruan tinggi tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai pencari kerja, tetapi juga harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh yang mewakili Daerah Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng ini berharap adanya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
“Kalau ini dikelola secara serius dan terintegrasi, saya optimistis pengangguran sarjana di Aceh bisa berkurang secara bertahap, dan lulusan perguruan tinggi dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.(**)
