BANDA ACEH — Analis Media, Komunikasi dan Propaganda, Muhammad Saleh, S.E., M.M., CPM, mendesak Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), agar segera mencopot Zulfadli alias Abang Samalangga dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Permintaan itu disampaikan Saleh menyusul berbagai dinamika yang dinilainya semakin memperkeruh suasana internal lembaga legislatif Aceh sejak Zulfadli memimpin.
Menurut Saleh, sejak dilantik sebagai Ketua DPRA, Abang Samalangga kerap menunjukkan sikap yang memicu kegaduhan, baik di lingkungan sesama anggota dewan, hubungan dengan pihak eksekutif, hingga dengan jajaran aparat penegak hukum di Aceh.
“Sejak awal terbentuknya Partai Aceh, saya mengikuti perjalanan politiknya. Bahkan pernah aktif sebagai juru bicara. Namun baru kali ini, suasana DPRA terasa begitu gaduh dan nyaris memalukan,” ujar Saleh, yang juga dikenal sebagai mantan Jubir DPA Partai Aceh.
Bandingkan dengan Ketua DPRA Sebelumnya
Saleh menilai, para Ketua DPRA dari kader Partai Aceh sebelumnya cenderung membawa lembaga legislatif dalam suasana yang lebih beradab dan harmonis.
Ia menyebut nama-nama seperti Hasbi Abdullah, Muharuddin, Sulaiman, Dahlan Jamaluddin, hingga Saiful Bahri alias Pon Yaya sebagai figur yang menjaga etika dan marwah lembaga.
“Semua sosok sebelumnya bersikap sopan dan beradab. Tidak pernah membuat kegaduhan seperti yang terjadi sekarang,” tegasnya.
Soroti Pernyataan Terkait Evaluasi Kemendagri
Kegaduhan terbaru, kata Saleh, muncul setelah Zulfadli membangun narasi atau framing melalui media terkait hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas APBA Tahun Anggaran 2026, khususnya mengenai penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Dalam pemberitaan media lokal, Zulfadli menyebut Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir wajib menindaklanjuti seluruh koreksi pemerintah pusat melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Bahkan, Ketua DPRA itu mengingatkan bahwa Sekda Aceh dapat dikenai sanksi administratif hingga pencopotan jabatan apabila tidak mematuhi hasil evaluasi Mendagri.
Namun bagi Saleh, pernyataan tersebut tidak sesederhana yang terlihat.
“Sekilas memang normatif. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, ini sarat kepentingan. Seolah ada agenda untuk mengganti posisi Sekda dengan figur tertentu yang sudah disiapkan,” ujar Saleh.
Ia menduga, langkah tersebut berkaitan dengan upaya mengendalikan proses penganggaran di Aceh.
“Tentu yang bisa diatur, terutama soal dugaan ‘kutak-katik APBA’. Ini pola yang terus berulang,” tambahnya.
Dinilai Mengganggu Keharmonisan Forkopimda
Saleh mengingatkan, Aceh saat ini membutuhkan stabilitas politik dan sinergi antar lembaga, terutama dalam menghadapi agenda besar pembangunan serta penanganan berbagai bencana yang melanda daerah.
Ia menilai sikap Zulfadli justru berpotensi merusak keharmonisan internal Partai Aceh maupun hubungan antar unsur Forkopimda.
“Demi keharmonisan internal dan hubungan antar Forkopimda Aceh, sebaiknya Mualem segera mencopot Abang Samalangga,” harap Ketua Forum Jurnalis Aceh (FJA) itu.
Disorot Minim Kehadiran Saat Bencana
Lebih lanjut, Saleh juga mengungkapkan bahwa sejak dilantik pada 19 Oktober 2023 menggantikan Pon Yaya, hingga dikukuhkan sebagai Ketua DPRA definitif periode 2024–2029 pada 25 Oktober 2024, Zulfadli dinilai lebih banyak menimbulkan kontroversi ketimbang kontribusi nyata.
Saleh bahkan mempertanyakan keberadaan Ketua DPRA itu saat Aceh dilanda bencana banjir dan longsor di berbagai kabupaten/kota.
“Mualem, Dek Fad, Kapolda, Pangdam, dan Sekda Aceh turun langsung ke 18 daerah terdampak banjir dan longsor. Tapi dimana Zulfadli?” gugatnya.
Ia menegaskan bahwa Ketua DPRA harus sadar bahwa fasilitas dan penghasilan yang diterima pimpinan serta 80 anggota DPRA berasal dari pajak rakyat Aceh.
“Mulai dari Aceh Tamiang sampai Aceh Singkil, dari Sabang hingga Subulussalam. Itu uang rakyat. Tapi kapan Zulfadli mendampingi rakyat dan pemerintah saat bencana?” tanya Saleh.
Desakan untuk Evaluasi Kepemimpinan DPRA
Dengan berbagai alasan tersebut, Saleh meminta Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf, untuk segera mengevaluasi posisi Zulfadli sebagai Ketua DPRA.
Ia menilai langkah tegas diperlukan agar lembaga legislatif kembali pada marwahnya sebagai mitra pemerintah dalam membangun Aceh, bukan justru menjadi sumber kegaduhan politik.
“Ini demi Aceh yang lebih harmonis dan berwibawa,” pungkas Saleh.(**)
