Banda Aceh – Aksi unjuk rasa yang digelar berbagai elemen masyarakat di halaman gedung DPR Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025) sore, berlangsung panas setelah Ketua DPR Aceh, Zulfadli, melempar pernyataan mengejutkan. Di hadapan massa, Zulfadli menantang agar tuntutan ditambah dengan poin pemisahan Aceh dari pemerintah pusat.
Zulfadli, yang akrab disapa Abang Samalanga, didampingi sejumlah anggota DPRA serta Kapolda Aceh Brigjen Marzuki Ali Basyah, menemui massa yang membawa tujuh poin tuntutan. Ia membacakan seluruh isi tuntutan tersebut, termasuk penolakan terhadap rencana pembangunan lima Batalyon di Aceh.
Namun, sebelum menandatangani pernyataan sikap, Zulfadli meminta agar massa menambahkan satu poin lagi.
“Ataupun minta poin satu lagi, pisah aja Aceh dengan pusat. Kau tulis biar aku teken,” kata Zulfadli di depan ribuan pendemo.
Pernyataan itu disambut riuh, namun massa tidak menambahkan poin tersebut. Akhirnya, Zulfadli menandatangani tujuh tuntutan yang sudah disodorkan.
“Kami atas nama DPR Aceh bersama rakyat Aceh menolak lima batalion,” tegasnya sebelum meninggalkan lokasi aksi.
Tujuh Tuntutan Massa
Koordinator Lapangan, Misbah, menjelaskan bahwa aksi ini menuntut reformasi menyeluruh, baik terhadap DPR Aceh, DPR RI, maupun Polri.
“Kami menuntut reformasi total DPR RI dan DPR Aceh. Hapus budaya korup, perbaiki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tolak wakil rakyat yang anti-demokrasi dan pro-oligarki,” ujar Misbah.
Selain itu, massa juga mendesak reformasi Polri, penghentian tindakan represif terhadap demonstran, serta penegakan hukum yang adil dan profesional. Mereka meminta aparat yang terlibat pelanggaran HAM segera dicopot dan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Aceh, dituntaskan.
Poin penting lainnya adalah penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon baru di Aceh.
“Pembangunan batalyon teritorial bukan solusi atas segala persoalan Aceh, terlebih Aceh masih menyimpan trauma masa lalu yang belum sepenuhnya pulih. Stop militerisasi, hormati semangat perdamaian MoU Helsinki, dan hormati supremasi sipil,” tegas Misbah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa bendera bulan bintang sebagai simbol perlawanan sekaligus penegasan identitas politik Aceh.(**)
